Konvoi kendaraan bermotor, lanjutnya juga telah diatur dalan undang-undang tersebut. Bahwasanya tidak dibenarkan untuk memasuki daerah kampanye lain dan melanggar lalulintas. “Kami melihat masih ada yang melanggar lalin, pasti akan kami rekomendasikan ke KPU dan polisi,” paparnya.
Ditempat terpisah, Kasatlantas Polresta Depok, Kompol Kristanto Yoga mengatakan tindakan terhadap pelanggarlalu lintas yang dilakukan masa kampanye terbagi tiga kategori. Pertama, dilakukan tilang dengan pemberian sanksi maksimal, yaitu pengendara yang melanggar akan dikenakan denda yang tinggi."kami sudah berkoordinasi dengan Pengadilan Negeri untuk memberikan denda yang maksimal,"ujar Kristanto.
Kemudian kategori kedua, dilakukan peneguran terhadap pengendara yang melanggar peraturan lalu lintas."Teguran dilakukan baik secara lisan maupun menggunakan blanko teguran. Misalkan tidak memakai helm, dan naik diatas kap kendaraan,"katanya.
Selanjutnya tindakan ketiga, yaitu melakukan dokumentasi terhadap pelanggaran yang dilakukan peserta kampanye."Jenis pelanggarannya akan kita foto, kemudian kita laporkan ke Panwaslu,"terang Kristanto.
Selama sepekan masa kampanye, lanjutnya, pihaknya hanya memberikan sanksi teguran dan pendokumentasian pelanggaran lalu lintas."Saya sudah rekomendasikan ke seluruh anggota untuk melakukan tindakan peneguran, seperti naik diatas kap mobil, dan melawan arus. Sampai sepekan ini belum ada pemberian tilang terhadap peserta kampanye,"tandasnya.
